BARISAN.CO - Perbincangan mengenai anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan dan viral di media sosial. Pertanyaan yang muncul sederhana tetapi cukup menggelitik: jika porsi anggaran MBG mengambil bagian besar dari anggaran pendidikan, mengapa tidak dikurangi atau dipindahkan ke pos lain? Isu ini semakin ramai setelah muncul pembahasan mengenai besarnya anggaran MBG yang dikaitkan dengan alokasi pendidikan.
Sebelumnya, perhitungan sejumlah pihak menyebut anggaran MBG dapat mencapai hampir 30 persen dari total anggaran pendidikan. Pada 2026, misalnya, anggaran pendidikan dialokasikan sekitar Rp757,8 triliun, sementara sekitar Rp223 triliun disebut digunakan untuk membiayai MBG.
Angka tersebut menjadi bahan kritik karena pendidikan memiliki kebutuhan yang sangat luas, mulai dari kesejahteraan guru, pembangunan sekolah, fasilitas belajar, hingga peningkatan kualitas pembelajaran.
Namun, perkembangan terbaru membuat persoalan ini semakin menarik. Mahkamah Konstitusi (MK) pada 30 Juli 2026 memutuskan bahwa anggaran MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan harus dipisahkan dari alokasi wajib anggaran pendidikan.
MK memberikan masa transisi dan meminta pemisahan tersebut dilakukan paling lambat pada APBN 2028. Artinya, skema penganggaran MBG untuk APBN 2027 menjadi salah satu isu penting yang harus dibahas pemerintah dan DPR.
Pertanyaannya kemudian bukan lagi sekadar “MBG perlu atau tidak?”, melainkan dari mana anggaran MBG akan berasal tanpa mengurangi hak anggaran pendidikan? Program pemberian makanan bergizi memiliki tujuan penting untuk meningkatkan gizi anak, tetapi kebutuhan pendidikan juga tidak kalah mendesak.
DPR sendiri menyatakan masih menunggu skema pendanaan baru untuk MBG dalam APBN 2027. Beberapa opsi yang dibicarakan antara lain realokasi dari pos anggaran lain di luar pendidikan, penambahan pos baru, atau penggunaan dana cadangan.
Jadi, viralnya isu 30 persen anggaran pendidikan untuk MBG bukan semata soal angka, tetapi tentang bagaimana negara menentukan prioritas. Publik kini menunggu satu hal: apakah MBG benar-benar bisa terus berjalan tanpa mengorbankan anggaran pendidikan?
